Hantar Aku

Rencana menarik untuk kegiatan wisata tradisional.

Gugat perda,  pedagang tradisonal surabaya di dukung puluhan pengacara.

Pedagang pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur (Jatim), menggugat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya atau PD Pasar, karena peraturan itu menghilangkan hak-hak dasar pedagang pasar. Para pedagang didukung pengacara Abdul Salam SH MH bersama 20 pengacara untuk menggugat pembatalan perda itu.

“Perda itu memberikan kekuasaan berlebihan kepada direksi PD Pasar, sehingga PD Pasar bisa sewenang-wenang menerapkan kekuasaannya dan tidak memperhitungkan hak-hak pedagang,” kata Penasihat Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3S) Drs A.H. Thony, di Surabaya, Minggu (5/4).

Setelah pertemuan dengan pedagang pasar di Pasar Genteng, ia mengatakan PD Pasar Surya menaikkan retribusi 200 persen yang memberatkan pedagang pasar, sehingga tak sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi.

“Demokrasi pasar itu demokrasi ekonomi yang dirumuskan para pendiri republik tercinta untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau seperti saat ini, polanya tidak lagi Pancasilais, tapi penerapan kekuatan kolonial dan liberalisasi total, karena siapa yang kuat adalah yang menang,” Thony.

Di balik Perda itu, lanjutnya, PD Pasar telah menyiapkan orang-orang yang dipandang kuat dan menguntungkan mereka yang akan dimasukkan ke pasar, sehingga masyarakat yang jumlahnya lebih banyak dan harus diberdayakan melalui berbagai bantuan, justru akan tersisih dengan sendirinya.

Mantan anggota Komisi E (Kesra) DPRD Surabaya itu, menyesalkan sikap DPRD Surabaya yang menunjukkan ketidakpahaman dalam perumusan Perda PD Pasar, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Pikiran pedagang itu cukup visioner, jauh ke depan. Yang mereka hadapi bukan persoalan yang sedang dipikirkan PD Pasar, tapi kekuatan pasar yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika liberalisasi terjadi, pasar dilemahkan, maka berarti melumpuhkan ekonomi masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Itu kesalahan fatal,” katanya.

Sementara itu, Sekjen AP3S, Siswanto MS menyatakan, Perda PD Pasar itu tidak mengakomodasi kepentingan pedagang.

“Perda itu jelas tidak memihak pedagang, bahkan merampas dan menghabisi hak-hak dasar pedagang pasar,” katanya.

Dalam perda itu, status hak pakai pedagang tanpa batas waktu menjadi hilang dan berubah, menjadi hak sewa, kemudian izin dan ukuran stan juga dicabut dan tidak berlaku lagi terhitung setahun sejak perda diberlakukan.

Selain itu, pungutan tertentu, seperti retribusi, konstribusi, pengalihan hak sewa, pemindahan tempat usaha, perubahan luasan, perbaikan tempat usaha, dan lainnya, dapat dilakukan Direksi PD Pasar tanpa pertimbangan DPRD, tapi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

“Itu nyata-nyata merampas hak pedagang secara sistematis, karena itu kami akan meminta DPRD membatalkan perda itu. Kami juga akan melakukan judicial review (uji materiil). Bila perlu seluruh pedagang pasar di Surabaya melakukan aksi mogok selama tiga hari atau satu minggu,” kata Siswanto. (SURYA Online -)

Dilema usaha modernisasi pasar di surabaya.

Berita foto Kompas Jatim berjudul “Pasar Modern Semakin Menjamur” (Sabtu, 20/5, hlm B) menggelitik untuk ditanggapi. Foto itu memperlihatkan siluet seorang pekerja yang, dikatakan pada caption, “sedang menyelesaikan pembangunan atap pusat perbelanjaan Royal Plaza.” Lanjutnya ditulis, “menjamurnya pusat perbelanjaan baru di kota Surabaya akan meningkatkan daya saing untuk menjaring konsumen dengan menawarkan berbagai kenyamanan dalam berbelanja di pasar modern.”

Harus diakui, semakin banyak pusat perbelanjaan akan menambah persaingan untuk menjaring konsumen. Setiap pedagang harus lihai menggaet konsumennya. Bukan semata untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai bentuk usahanya mempertahankan eksistensi. Hanya saja siapa yang akan menjadi pemenang dalam persaingan ini?***Perkembangan pasar modern di Surabaya akhir-akhir ini sangat pesat. Tercatat, sampai akhir 2005, pasar modern di Surabaya sudah mencapai 228 buah. Terdiri dari 43 supermarket, 10 departement store, 27 factory outlet dan 148 minimarket (Kompas Jatim, 31/5).Di Bundaran Waru kita akan disambut City of Tommorow (Cito). Menyusuri A Yani terdapat Maspion Square. Berjalan ke utara, Royal Plaza akan buka akhir tahun ini. Di depannya berdiri gagah Darmo Trade Center—bekas pasar ‘tradisional’ Wonokromo. Ke arah Barat ada Golden City tempat Carrefour bermarkas. Terus ke Barat, Pakuwon Trade Center dan Supermal Pakuwon menunggu. Di pusat kota, sudah berdiri megah Plasa Tunjungan, tahap satu sampai tahap empat. Di Timur, berdiri kokoh Galaxy Mall. Di Utara, terdapat pusat grosir ternama Pasar Turi dan Pasar Atom, serta yang baru Jembatan Merah Plaza. Sementara itu Carrefour pun sudah menambah gerainya di BG Juction Bubutan.Singkat cerita, Surabaya bukan hanya ‘kota kerja’ (City of Work) seperti dikatakan Howard Dick. Tetapi Surabaya adalah juga ‘kota pasar’ (City of Market).

Menjamurnya pasar modern jelas merupakan ancaman serius bagi eksistensi pasar-pasar tradisional yang lebih dulu ada di Surabaya. Para pelanggan pasar tradisional akan bergeser satu per satu menuju pasar-pasar modern.

Pergeseran ini merupakan konsekuensi logis dari sistem jual-beli yang ditawarkan dalam pasar modern. Pasar modern menggunakan sistem fixed price (harga pasti). Penjual mencantumkan label harga pada setiap barang. Pembeli memilih sendiri barang yang akan dibelinya, lalu membayar di kasir sejumlah harga yang tercantum itu. Bandingkan dengan sistem floating price (harga mengambang) di pasar tradisional. Penjual dan pembeli harus melakukan tawar-menawar harga terlebih dahulu.

Pasar modern pun menyediakan fasilitas kartu debit atau kartu kredit bagi mereka yang tidak membawa uang cash. Di pasar tradisional, kartu debit atau kartu kredit tidak berguna, tapi bukan berarti sistem kredit tidak berlaku di pasar tradisional. Hutang hanya dapat diberikan oleh penjual kepada pembeli yang memang dikenal dan dipercaya.

Selain sistem jual-beli yang beda, pasar modern juga menawarkan berbagai macam fungsi ruang melebihi fungsinya sebagai tempat jual-beli. Tak jarang mal/plaza dipilih sebagai tempat membahas suatu proyek dengan kolega atau mitra bisnis. Sering juga mal atau plaza kita gunakan sebagai tempat melepas rindu dengan teman lama atau kekasih hati. Jadi sementara pasar tradisional hanya sebatas berfungsi sebagai tempat jual-beli, mal atau plasa dibuat untuk melampaui fungsi tersebut. Mal atau plasa seakan menjawab kebutuhan akan ‘ruang publik’ yang semakin sulit ditemukan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, mal atau plasa bukan lagi berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi terjadi, tetapi juga sebagai ruang interaksi bagi masyarakat modern, sekaligus sebuah situs kebudayaan.

Yang perlu menjadi catatan kritis kita, pasar modern berdiri karena campur tangan para ‘pemain asing’ yang melihat kesempatan bisnis itu, bukan dari masyarakat sendiri. Motifnya jelas, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kekuatan utamanya modal besar, yang tidak dimiliki oleh ‘pemain lokal’.

Modernisasi pasar lalu menjadi sebuah dilema. Contoh paling nyata adalah Darmo Trade Center (DTC). Alih-alih sebagai usaha melakukan modernisasi pasar tradisional Wonokromo, DTC justru meninggalkan sebuah ironi. Sebagian besar ‘mantan’ pedagang pasar ‘tradisional’ Wonokromo terusir dari DTC. Keuntungan mereka tidak cukup untuk membayar uang sewa stand. Bahkan, pedagang unggas pun harus pergi karena tidak diperbolehkan berjualan di dalam pasar. Pemain-pemain baru pun mulai berdatangan. Sementara itu, para pedagang lama terpaksa membuka stand di luar pasar. Seleksi alam pun berlangsung. Yang tidak punya modal bakal tersingkir secara alamiah. Menggunakan bahasa Karl Marx, telah terjadi proses alienasi.

Alienasi adalah problem yang serius dalam modernisasi. Marco Kusumawijaya (2005), seorang arsitek, melihat mal/plasa selama ini dibangun dengan konsep tidak bersahabat pada lingkungan sekitarnya. Sebagai arsitek, Marco melihat desain mal/plasa yang ada sekarang justru cenderung sangat introvet (melihat ke dalam). Mal/plasa membatasi diri dengan permukiman sekitar menggunakan tembok-tembok yang menjulang tinggi sebagai batasnya. Keindahan mal/plasa hanya bisa dilihat ketika berdiri sendiri, bukan dilihat sebagai suatu bagian dari lingkungannya sekitarnya.

Alienasi yang lain juga dialami oleh para karyawan pasar modern. Mereka terasing di dalam sebuah sistem pasar modern tempat mereka menjadi ‘pelengkap’ di dalamnya. Para penjaga stand tidak sanggup membeli barang yang dijualnya. Upah mereka tidak cukup untuk membeli barang yang setiap hari mengelilingi mereka. Sering pula kita saksikan warung-warung informal di sekitar mal/plasa yang selalu padat pada jam-jam istirahat. Para penjaga toko itu tak mampu membeli makanan yang disediakan di mal atau plasa. Ini membuktikan, sekali lagi, keberadaan mal atau plasa adalah suatu dilema.

Di umurnya yang ke-713, Kota Surabaya perlu melakukan refleksi diri terhadap keberadaan pasar modern yang semakin menjamur dan pasar tradisional yang mulai ditinggalkan. Yang harus diingat dan dicamkan, pasar bukan semata tempat aktivitas ekonomi terjadi, tetapi juga situs peradaban. Karenanya, matinya sebuah pasar menandakan matinya suatu peradaban. Dalam hal ini, sebenarnya modernisasi pasar tidak pernah terjadi. Yang ada hanyalah pembunuhan pelan-pelan pasar tradisional sebagai akibat dari kalah bersaing dengan pasar modern. Inilah dilema modernisasi pasar yang sedang terjadi.

Iklan
%d blogger menyukai ini: